12 September 2017

    SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2016 PADA KPPN PALANGKA RAYA & PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SATKER KINERJA TERBAIK DALAM PENGELOLAAN APBN TA 2016

    Palangka Raya, 22 Februari 2017– Bertempat di Hotel Swiss Bell Danum Palangka Raya. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangka Raya menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya dan Pemberian Penghargaan Kepada Satker Kinerja Terbaik dalam Pengelolaan Keuangan pada TA.2016 yang dihadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satuan kerja (satker) lingkup KPPN Palangka Raya. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Irwan Ritonga didalam sambutannya menyampaikan mengenai proses alur perumusan PP Nomor 38 tahun 2016 dan pentingnya peraturan pemerintah ini untuk dipahami oleh pengelola keuangan untuk memperkecil resiko terjadinya kerugian negara dan apabila terjadi adanya kerugian negara dengan memahami peraturan tersebut akan dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan sehingga terhindar dari adanya pembiaran kerugian negara. Kepala Kanwil juga menyinggung mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara bahwa setiap pengelola keuangan negara wajib menjaga aset dan kekayaan milik negara untuk menghindari kerugian negara. Para Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Kantor memiliki tanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan di institusi yang dipimpinnya meskipun dengan adanya pendelegasian tugas, tanggung jawab tetap melekat pada pimpinan sehingga pimpinan wajib melaksanakan pengawasan untuk meminimalisir resiko terjadinya kerugian negara.

    Sosialisasi tersebut bertujuan untuk menjadi sarana penyebarluasan informasi mengenai PP Nomor 38 Tahun 2016 serta memberikan pemahaman kepada pengelola keuangan di satker mengenai mekanisme penyelesaian tuntutan ganti rugi berdasarkan peraturan pemerintah tersebut. Seluruh undangan dari satuan kerja lingkup KPPN Palangka Raya sangat antusias menghadiri dan mengikuti acara sosialisasi tersebut.

    Pemaparan materi sosialisasi PP Nomor 38 Tahun 2016 disampaikan oleh Kepala KPPN Palangka Raya Bpk. Sutyawan selaku narasumber dan dimoderatori oleh Kepala Sub Bagian Umum KPPN Palangka Raya Bpk. Soemarsono. Materi yang disampaikan antara lain mengenai definisi kerugian negara, subjek dan objek dalam tuntutan ganti kerugian negara, tata cara berikut alur penanganan terhadap dugaan terjadinya kerugian negara, serta proses penagihan terhadap tuntutan ganti kerugian tersebut.

    Keseluruhan kegiatan sosialisasi berlangsung dengan komunikatif dimana satker diberikan banyak kesempatan untuk memberikan pertanyaan kasus-kasus yang terjadi di satker kepada para narasumber terkait materi-materi yang disampaikan yang kemudian diberikan jawaban dan solusi yang memadai oleh narasumber, pertanyaan yang diberikan cukup beragam, diantaranya adalah pertanyaan tentang tata cara penghapusan terhadap ganti rugi tak tertagih berikut perlakuan akuntansinya dan juga pertanyaan mengenai dasar yang digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara.

    Diharapkan dengan semua pemaparan lengkap yang diberikan dalam acara Sosialisasi PP Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain ini pengelola keuangan di satker dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban pengelolaan keuangannya secara lebih hati-hati agar terhindar dari terjadinya kerugian negara sehingga dapat melaksanakan akuntansi dan pelaporan yang baik dan bertanggungjawab sebagai wujud tekad kita semua untuk menjadi pengelola keuangan yang akuntabel dan dapat dipercaya.

    Disela acara tersebut KPPN Palangka Raya juga memberikan apresiasi yang dalam atas kinerja satker lingkup KPPN Palangka Raya dengan memberikan penghargaan kepada Satker berkinerja terbaik pada pengelolaan keuangan di TA 2016, yaitu :

    1. Urrutan pertama Satker IAIN Palangka Raya
    2. Urutan kedua Universitas Palangka Raya
    3. dan Urutan ketiga KPU Provinsi Kalimantan tengah

    semoga dengan pemberian penghargaan tersebut Satker dapat lebih termotivasi untuk memberikan kinerja terbaiknya dalam meningkatkan kinerja dan pengelolaan keuangan satker yang lebih baik sehingga berdampak untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.

    Subscribe

    Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

    No Responses

    Tinggalkan Balasan