8 September 2017

    Rekonsiliasi Eksternal Antara UAKPA (Satker) dengan KPPN

     

    DASAR HUKUM PELAKSANAAN REKONSILIASI EKSTERNAL ANTARA SATUAN KERJA DENGAN KPPN PALANGKA RAYA:

    Dasar Hukum Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal antara Satuan Kerja dengan KPPN Palangka Raya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 210/PMK.05/2013 Tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara Dan Kementerian Negara/Lembaga. Silakan klik link tautan untuk mengunduh PMK.

    KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN REKONSILIASI EKSTERNAL:

    Menurut PMK 210/PMK.05/2013 Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sember yang sama.

    Peraturan Menteri di atas mengatur mengenai pelaksanaan rekonsiliasi lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga yang meliputi:

    1. Rekonsiliasi tingkat UAKPA dan UAKPA BUN dengan UAKBUN-D/KPPN;
    2. Rekonsiliasi tingkat UAPPA-W dengan UAKKBUN-Kanwil;
    3. Rekonsiliasi tingkat UAKPA dan UAKPA BUN dengan UAKBUN Pusat; dan
    4. Rekonsiliasi tingkat UAPPA-E1, UAPA, dan UAP BUN dengan UAP BUN AP.

    Untuk satuan kerja KPPN Palangka Raya hanya fokus ke point 1. yaitu Rekonsliasi tingkat UAKPA dan UAKPA BUN dengan UAKBUN-D/KPPN.

    REKONSILIASI TINGKAT UAKPA DAN UAKPA BUN DENGAN UAKBUN-D/KPPN  

    1. Laporan keuangan yang disusun oleh UAKPA dan UAKPA BUN wajib dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada unit akuntansi diatasnya untuk tujuan penggabungan;
    2. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara UAKPA dan UAKPA BUN dengan UAKBUN-D/KPPN setiap bulan dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban bendahara. (LPJ Bendahara Pengeluaran dan/atau Penerimaan wajib dilampirkan;
    3. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dilaksanakan oleh UAKPA yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
    4. Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR);
    5. BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh:
      1. Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi atas nama Kuasa Pengguna Anggaran; dan
      2. Kepala Seksi yang menangani Akuntansi pada KPPN atas nama Kuasa BUN.
    6. Bentuk dan isi BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Modul Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
    7. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) dan ayat (3) sampai dengan penandatanganan BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan bersangkutan berakhir;
    8. Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jatuh pada hari libur, rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya;
    9. BAR yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh UAKPA dan UAKPA BUN kepada UAPPA-W/UAPPA-E1;
    10. UAKBUN-D/KPPN dapat melakukan rekonsiliasi dengan UAKPA dan UAKPA BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan audited berdasarkan permintaan UAKPA dan UAKPA BUN;
    11. UAKPA dan UAKPA BUN yang tidak/terlambat melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) dikenakan sanksi administratif.

    SANKSI

    1. Pengenaan sanksi dilaksanakan oleh KPPN dengan mengembalikan SPM yang telah diajukan oleh UAKPA/satuan kerja.
    2. Pengembalian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap SPM-LS Belanja Pegawai, SPM-LS kepada pihak ketiga, dan SPM Pengembalian.
    3. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan:
      1. UAKPA dan UAKPA BUN untuk melakukan rekonsiliasi dengan UAKBUN D/KPPN;
      2. UAPPA-W untuk melakukan rekonsiliasi dengan UAKKBUN-Kanwil;
      3. UAKPA dan UAKPA BUN untuk melakukan rekonsiliasi dengan UAKBUN-Pusat.
      4. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SP2S.
      5. SP2S sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada UAKPA yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

    KONDISI TERKINI TERKAIT PELAKSANAAN REKONSILIASI EKSTERNAL

    Saat ini proses pelaksanaan rekonsiliasi eksternal menggunakan aplikasi E-Rekon. Aplikasi E-Rekon diciptakan oleh Ditjen Perbendaharaan untuk mendukung pelaksanaan rekonsiliasi eksternal antara Satuan Kerja dengan KPPN sekaligus proses konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Adapun gambaran Aplikasi E-Rekon dan pedoman ringkasnya ada dalam link (Silakan klik link untuk mengunduh file).

    Subscribe

    Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

    No Responses

    Tinggalkan Balasan