7 September 2017

    PENYALURAN DANA DAK FISIK & DANA DESA TA 2017

    Pemerintah telah berkomitmen meningkatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, bahkan melampaui alokasi anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai konsekuensinya diperlukan pelayanan, koordinasi dan monitoring evaluasi yang lebih efektif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran Pusat dan Daerah. Sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyaluran dana Transfer ke Daerah khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa, mulai tahun 2017 penyaluran dana tersebut dialihkan penyalurannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di daerah, Ditjen Perbendaharaan memiliki 181 KPPN dan 33 Kantor Wilayah. Jika pengajuan tepat, maka satu hari bisa selesai dan masuk rekening, dengan pemanfaatan teknologi yang ada pada saat ini. Penyaluran Dana DAK dan Dana Desa melalui KPPN di daerah bertujuan :

    (1) Mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan terhadap Pemerintah Daerah melalui 181 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di seluruh Indonesia

    (2) Meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan

    (3) Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah

    Bukti dukungan pemerintah atas Penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa adalah dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dalam Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, Menteri Keuangan menetapkan Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Sedangkan petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran dana DAK Fisik dan dana Desa tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan Pebendaharaan melalui Direktorat Pelaksanaan Anggaran telah menerbitkan surat nomor S-3547/PB.02/2017 tanggal 11 April 2017 tentang langkah-Langkah Persiapan pelaksanaan penyaluran dana DAK Fisik dan dana Desa.

    Langkah-langkah persiapan antara lain:

    1. Kepala KPPN melakukan penetapan PPK BUN dan PPSPM BUN,
    2. Menetapkan Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah (SKPRTD) DAK Fisik dan Surat keputusan Penetapan Rincian Dana desa (SKPRDD),
    3. Melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran dan pelaksanaan penyaluran,
    4. KPPN melakukan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah setempat dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis dengan Pemerintah Daerah setempat.

    Pada pertengahan bulan April 2017 setelah terbitnya rekomendasi Penyaluran dana dari Ditjen Perimbangan Keuangan dan Daerah (DJPK) Kementerian keuangan yang diteruskan ke KPPN Palangka Raya melalui Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, KPPN Palangka Raya melaksanakan penyaluran dana DAK Fisik Tahap I. Pada Tahap I ini Dana DAK Fisik disalurkan KPPN Palangka Raya melalui Rekening Kas Daerah antara lain :

    1. Provinsi Kalimantan Tengah
    2. Kota Palangka Raya
    3. Kabupaten Kapuas
    4. Kabupaten Pulang Pisau
    5. dan Kabupaten  Gunung Mas

    Dengan telah disalurkannya dana-dana dimaksud, diharapkan dapat digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan di desa dan di daerah sehingga bisa meningkatkan kemaslahatan, memberikan manfaat dan kesejahteraan masyarakat.

    Berikut Data Realisasi DAK dan Dana Desa yang telah disalurkan s.d tanggal 09 Mei 2017

    Download Peraturan tengan DAK dan Dana Desa

    1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
    2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-04/PB/2017 Tentang Juknis Penyaluran DAK dan Dana Desa

     

     

     

    Subscribe

    Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

    No Responses

    Tinggalkan Balasan