8 September 2017

    PENGAJUAN KOREKSI SPM

    DASAR HUKUM PELAKSANAAN KOREKSI SPM

    Dasar hukum pelaksanaan koreksi SPM adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada SPAN

    Data transaksi keuangan yang diproses melalui aplikasi SPAN meliputi data transaksi pengeluaran dan data transaksi penerimaan. Data transaksi pengeluaran berupa: SP2D, SP2D BLU, SPHL, SP3HL, persetujuan MPHL BJS, dan SP3.

    MEKANISME KOREKSI DATA TRANSAKSI PENGELUARAN

    Koreksi data transaksi pengeluaran dapat dilakukan terhadap

    1. – Bagan Akun Standar (BAS),
      – Pembebanan Reksus, dan
      – Deskripsi/uraian pengeluaran;
    2. Koreksi dapat dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Koreksi sesuai format lampiran I Perdirjen di atas;
    3. Koreksi BAS dapat dilakukan dengan ketentuan:
      – sepanjang tidak mengakibatkan perubahan jumlah uang dan sisa pagu anggaran pada DIPA menjadi minus;
      – segmen BAS dapat diubah kecuali segmen 1 (Satker) dan segmen 2 (KPPN);
      – dalam hal terjadi koreksi potongan penerimaan, segmen BAS sisi penerimaan dapat diubah sepanjang tidak mengubah jumlah uang.

    TATA CARA PELAKSANAAN KOREKSI SP2D SATKER

    Satker mengajukan surat permintaan koreksi ke KPPN, dilampiri

    • copy SPM dan SP2D/daftar SP2D sebelum koreksi;
    • SPM setelah Koreksi (dengan mengubah SPM yang lama, nomor dan tanggal SPM HARUS SAMA)
    • SPTJM (sesuai lampiran II perdirjen di atas)
    • ADK Koreksi SPM

    Apabila koreksi telah berhasil dilaksanakan, KPPN akan menerbitkan surat tanggapan koreksi.

    Subscribe

    Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

    No Responses

    Tinggalkan Balasan