8 Januari 2018

    PEMBUATAN KARTU IDENTITAS PETUGAS SATKER (KIPS)

    DASAR HUKUM PEMBUATAN KIPS

    Adapun dasar hukum pembuatan KIPS adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D

    Dalam rangka penyampaian SPM dan pengambilan SP2D, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambil SP2D dengan Ketentuan :

    1. Petugas ditunjuk oleh KPA;
    2. Petugas dimaksud adalah pejabat perbendaharaan atau pegawai negeri yang memahami prosedur pencairan dana;
    3. Petugas yang ditunjuk dilakukan secara selektif dan sesuai kebutuhan, paling banyak 3 orang;
    4. Surat penunjukan dibuat sesuai format, dan disampaikan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN dengan dilampiri :
    • Fotocopy KTP/SIM/Identitas lainnya;
    • Foto berwarna terbaru berukuran 4×6.

    5. KPPN mencetak KIPS dan menyampaikan kepda KPA dengan menggunakan Berita Acara Penyampaikan KIPS;
    6. Dalam hal terjadi perubahan petugas, KPA penyampaikan kembali surat penunjukan beserta lampirannya kepada Kepala KPPN untuk dibuatkan KIPS baru.

    Subscribe

    Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

    No Responses

    Tinggalkan Balasan