14 Desember 2017

    LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA (LPJ BENDAHARA)

    Pedoman Umum Rekonsiliasi Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara):

    1. Proses Rekonsiliasi Data LPJ Bendahara (Pengeluaran dan/atau Penerimaan) dilaksanakan oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Seksi Vera) KPPN Palangka Raya;
    2. Satuan Kerja menyampaikan ADK LPJ Bendahara (Pengeluaran dan/atau Penerimaan) ke alamat email Seksi Vera KPPN Palangka Raya dengan alamat email: 043vera@gmail.com atau datang langsung ke KPPN Palangka Raya
    3. Proses ini dilakukan setiap awal bulan antara Satker dengan KPPN Palangka Raya, dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir. Jika tanggal 10 (sepuluh) jatuh di hari libur, maka batas akhir pelaporan maju ke tanggal sebelumnya, misal tanggal 10 (sepuluh) adalah hari sabtu maka batas akhir pelaporan maju menjadi tanggal 9 (sembilan);
    4. Jika sampai batas waktu tersebut belum melaksanakan pelaporan, maka akan dikenakan peringatan dengan batas waktu 5 (lima) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran Penyampaian LPJ.

    Ketentuan Sanksi:

    Sanksi akan diterapkan ke Satuan Kerja jika satuan kerja tidak menyampaikan ADK LPJ Bendahara (Pengeluaran dan/atau Penerimaan) sebelum batas waktu penyampaian ADK LPJ Bendahara (Pengeluaran dan/atau Penerimaan). Adapun sanksi yang dimaksud adalah Penundaan Penerbitan SP2D atas SPM UP/TUP/GUP dan LS Bendahara yang diajukan.

    Dasar Pengisian Format LPJ Bendahara:

    Sebelum mengisi LPJ yang akan disampaikan ke KPPN Palangka Raya, Satuan Kerja berpedoman kepada PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. Silakan klik pada tautan untuk mengunduh.

    Dokumen yang disyaratkan dalam penyampaian LPJ Bendahara (Pengeluaran dan/atau Penerimaan):

    1. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan sesuai format PER-47/PB/2009 lampiran 5-6. LPJ Bendahara Penerimaan hanya dibuat oleh Satuan Kerja yang memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
    2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sesuai format PER-47/PB/2009 lampiran 5-6. LPJ Bendahara Pengeluran dibuat oleh Satuan Kerja di wilayah kerja KPPN Palangka Raya. Pengeluaran yang dilaporkan dalam LPJ merupakan Realisasi Belanja atas beban APBN;
    3. Rekening Koran/Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran/Penerimaan/ Lainnya Satuan Kerja untuk setiap akhir semester;
    4. Jika memiliki Pajak atau setoran, juga melampirkan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara yang diterbitkan Oleh Seksi Bank KPPN Palangka Raya.

    Proses Rekonsiliasi di KPPN Palangka Raya:

    1. Membandingkan saldo UP dalam LPJ dengan Kartu Pengawasan UP Per Satker;
    2. Membandingkan saldo Awal dalam LPJ dengan saldo akhir dalam LPJ bulan sebelumnya;
    3. Menguji kebenaran nilai uang di Rekening Bank dengan Rekening koran bendahara (Oleh sebab itu Satuan Kerja WAJIB melampirkan Rekening Koran bulan berkenaan LPJ Bendahara dilaporkan);
    4. Menguji kebenaran perhitungan pada LPJ;
    5. Meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran dan penyampaian LPJ dengan melihat kepada ADK LPJ Bendahara yang dikirimkan ke KPPN (dengan melihat ke Aplikasi SILABUN KPPN).

    Subscribe

    Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

    No Responses

    Tinggalkan Balasan