24 Maret 2018

    Koreksi Penerimaan

    DASAR HUKUM PELAKSANAAN KOREKSI PENERIMAAN

    Dasar hukum pelaksanaan koreksi data penerimaan adalah Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

    Perbaikan data atas kesalahan Penerimaan Negara dapat dilakukan pada seluruh elemen Bagan Akun Standar (BAS), sepanjang tidak merubah nilai total penerimaan.
    Syarat perbaikan data peneriman negara sesuai form yaitu :

    1. Koreksi dilakukan berdasarkan Surat Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara dari Satker;
    2. Surat Permohonan dimaksud dilampiri dengan Daftar Rincian, Bukti Setor, Nota Konfirmasi, dan ADK Koreksi;
    3. ADK Koreksi dihasilkan dari Aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan Negara (K2PN) atau dari Online Monitoring SPAN.

    Apabila disetujui, KPPN membuat Surat Pemberitahuan Perbaikan Transaksi beserta Nota Perbaikan Penerimaan Negara yang dikirimkan kepada satker.

    Berdasarkan nota perbaikan tersebut, satker melakukan perbaikan data pada aplikasi SAIBA.

    Subscribe

    Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

    No Responses

    Tinggalkan Balasan