25 Maret 2018

    Konfirmasi Penerimaan Negara

    DASAR HUKUM PELAKSANAAN KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

    Dasar hukum pelaksanaan konfirmasi penerimaan negara adalah Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2014 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara pada SPAN

    PROSES KONFIRMASI

    Konfirmasi atau legalisasi setoran penerimaan harus melalui aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan Negara (K2PN). Satuan kerja mengisi detail data setoran yaitu kode NTPN, Kode NTB, Kode satker, Kode MAP,  dan jumlah setoran.

    Konfirmasi atau legalisasi setoran penerimaan dapat dilakukan dengan :

    1. Surat permintaan konfirmasi kepada KPPN Palangka Raya, dilampiri ADK dan Daftar Konfirmasi Penerimaan Negara dan fotokopi daftar tagihan/billing dan/atau Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang menunjukkan kode NTPN;
    2. Menyerahkan surat dan lampiran pada loket Konfirmasi Penerimaan; dan
    3. Surat Setoran tersebut agar di legalisasi oleh KPA/PPK terlebih dahulu.

    Subscribe

    Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

    No Responses

    Tinggalkan Balasan